Nusantara Hijau

Pantau Nusantara

Index/Level

Pilih Lokasi Pemantauan

Laporan Kondisi Sekitar Anda

Bantu kami menjaga Nusantara tetap aman dan nyaman. Laporkan segala kejadian di sekitar Anda secara langsung melalui portal resmi kami.

Respon Cepat 24/7

Anonim & Aman

Pantau Progres

Terintegrasi Otorita

FAQ

Pelajari dan temukan jawaban atas pertanyaan umum seputar lingkungan hidup dan penanggulangan bencana di IKN

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai Dampak Penting pada Lingkungan Hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah.

Pemrakarsa: Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau perseorangan yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
Tim Uji Kelayakan (TUK) IKN: Tim yang dibentuk untuk melakukan uji kelayakan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah IKN.
Kepala Otorita IKN: Pihak yang berwenang mengambil keputusan akhir untuk memberikan ketetapan kelayakan atau ketidaklayakan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Persetujuan Lingkungan di Wilayah Ibu Kota Nusantara

Tim Penyusun Amdal Perorangan Bersertifikat: Orang yang telah memiliki sertifikasi KTPA (Ketua Tim Penyusun Amdal) dan ATPA (Anggota Tim Penyusun Amdal) dari lembaga yang diakui KLH/BPLH
Tim Penyusun Amdal dari Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Dokumen Amdal (LPJP Amdal): Perusahaan konsultan yang secara resmi teregistrasi di KLH/BPLH dan memiliki tim ahli bersertifikat

Pada awal proses, pemrakarsa perlu melakukan pelibatan masyarakat untuk menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) berupa :

Pengumuman rencana Usaha dan /atau Kegiatan: Pengumuman disampaikan oleh Pemrakarsa melalui media masa dan pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi awal kepada publik, terutama masyarakat yang berpotensi terkena dampak, mengenai rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut.
Konsultasi Publik: Konsultasi Publik berupa dialog dengan masyarakat sekitar rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang terdampak. Tujuannya adalah untuk menjaring saran, pendapat dan tanggapan (SPT) dari masyarakat secara langsung mengenai rencana usaha/kegiatan.

Untuk Lebih Jelasnya Dapat Mengakses Infografis Proses Pelibatan Masyarakat pada : Infografis Proses Pelibatan Masyarakat

Formulir Kerangka Acuan (KA): berisi ruang lingkup kajian analisi Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan
Analisis Dampak Lingkungan (Andal): berisi telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL): berisi upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL): berisi upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Untuk Lebih Jelasnya Dapat Mengakses Infografis Kelengkapan Persetujuan Lingkungan Amdal pada : Infografis Kelengkapan Persetujuan Lingkungan Amdal

Pengumuman dan Konsultasi Publik terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan
Penyusunan dan pengajuan dokumen Andal dan RKL-RPL
Penilaian dan Uji Kelayakan dokumen Andal dan RKL-RPL
Penerbitan dan Pengumuman Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)

Untuk Lebih Jelasnya Dapat Mengakses Infografis Alur Persetujuan Lingkungan Amdal pada : Infografis Alur Persetujuan Lingkungan Amdal

SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) adalah dokumen yang berisi pernyataan kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatannya. SPPL diperlukan untuk usaha/kegiatan yang tidak wajib AMDAL.

Format SPPL meliputi: 1) Identitas penanggung jawab usaha/kegiatan, 2) Rencana usaha/kegiatan, 3) Dampak lingkungan yang ditimbulkan, 4) Upaya pengelolaan lingkungan, 5) Upaya pemantauan lingkungan, 6) Pernyataan kesanggupan, dan 7) Tanda tangan dan materai.

SPPL berlaku selama usaha/kegiatan berlangsung dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Perpanjangan dilakukan dengan mengajukan permohonan baru dengan memperbarui data dan informasi terkini. SPPL juga dapat dibatalkan jika ada perubahan signifikan pada usaha/kegiatan.

Pengajuan dilakukan dengan melengkapi formulir SPPL, lampiran data usaha/kegiatan, rencana pengelolaan dan pemantauan, serta pernyataan kesanggupan. Berkas diserahkan melalui sistem layanan perizinan berusaha atau instansi lingkungan setempat.

Ketidakpatuhan terhadap SPPL dapat berakibat sanksi administratif hingga penghentian kegiatan. Pelaku usaha wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada instansi berwenang.

UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) adalah upaya untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) adalah upaya untuk memantau perubahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh usaha/kegiatan. Keduanya saling melengkapi dalam pengelolaan lingkungan.

UKL-UPL diperlukan untuk usaha/kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Biasanya untuk kegiatan skala menengah seperti industri kecil, perdagangan, jasa, dan kegiatan komersial lainnya yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.

Implementasi UKL-UPL meliputi: 1) Penyusunan dokumen UKL-UPL, 2) Pengajuan ke instansi berwenang, 3) Evaluasi dan persetujuan, 4) Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan, 5) Pelaporan berkala, dan 6) Evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan.

Dokumen UKL–UPL memuat identitas usaha/kegiatan, uraian rencana, identifikasi potensi dampak, upaya pengelolaan dan pemantauan, serta rencana pelaporan. Format dapat menyesuaikan ketentuan daerah instansi terkait.

Pelaku usaha melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan sesuai rencana, kemudian menyampaikan laporan berkala. Instansi lingkungan melakukan evaluasi dan dapat memberikan rekomendasi perbaikan atau tindakan lanjut.

Pertek (Persetujuan Teknis) adalah izin teknis yang diperlukan untuk pengelolaan limbah B3, emisi, air limbah, dan aspek teknis lingkungan lainnya. Jenis Pertek meliputi: Pertek Limbah B3, Pertek Emisi, Pertek Air Limbah, Pertek Pengelolaan Sampah, dan Pertek lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Prosedur pengajuan Pertek: 1) Penyusunan dokumen teknis sesuai jenis Pertek, 2) Pengajuan permohonan ke instansi berwenang, 3) Evaluasi teknis oleh tim ahli, 4) Inspeksi lapangan jika diperlukan, 5) Penetapan persyaratan teknis, 6) Penerbitan Pertek, dan 7) Monitoring pelaksanaan.

Masa berlaku Pertek bervariasi: Pertek Limbah B3 (5 tahun), Pertek Emisi (3-5 tahun), Pertek Air Limbah (3-5 tahun), dan Pertek lainnya sesuai ketentuan teknis. Perpanjangan dilakukan dengan mengajukan permohonan baru sebelum masa berlaku berakhir.

Pertek Emisi mengatur baku mutu emisi udara, Pertek Air Limbah mengatur kualitas air buangan, sedangkan Pertek Limbah B3 terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai ketentuan teknis masing-masing.

Umumnya mencakup data teknis proses/instalasi, diagram alir, perhitungan dan desain unit pengendalian, hasil uji laboratorium, serta rencana pemantauan dan pelaporan untuk memastikan pemenuhan baku mutu.

ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) adalah indeks yang mengukur kualitas udara. Penting untuk memantau karena: (1) Melindungi kesehatan masyarakat dari polusi udara, (2) Membantu pemerintah membuat kebijakan lingkungan, (3) Memberikan informasi untuk aktivitas outdoor yang aman, (4) Mendukung program pengendalian polusi. ISPU baik < 50, sangat tidak sehat > 200.

Penyebab utama karhutla: Alami: musim kering panjang, cuaca ekstrem, petir. Manusia: pembukaan lahan dengan api, pembakaran sampah, praktik pertanian tidak ramah lingkungan. Faktor pendukung: kayu kering, angin kuat, kurangnya akses air. Dampaknya sangat besar terhadap lingkungan, kesehatan, terutama anak-anak dan lansia.

Cara menjaga kualitas air: (1) Tidak membuang limbah domestik ke sungai, (2) Gunakan produk ramah lingkungan, (3) Penghijauan di sekitar sumber air, (4) Kurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, (5) Bangun sistem pengolahan air limbah, (6) Monitoring rutin kualitas air. Air bersih adalah kebutuhan dasar, menjaganya adalah tanggung jawab bersama.

Dampak perubahan iklim: Cuaca Ekstrem - frekuensi banjir, kekeringan, badang meningkat. Ekosistem - perubahan habitat mengancam flora dan fauna. Pertanian - penurunan hasil panen. Kesehatan - peningkatan penyakit terkait iklim. Air - perubahan pola curah hujan. Mitigasi memerlukan usaha bersama dari individu hingga global.

Peran penting hutan: Penyerap Karbon - menyimpan karbon dan mitigasi iklim. Regulator Iklim - mempengaruhi curah hujan dan suhu lokal. Penyedia Oksigen - melalui fotosintesis. Habitat Biodiversitas - rumah jutaan spesies. Pencegah Erosi - menjaga kestabilan tanah dan cegah longsor. Sumber Ekonomi - menyediakan hasil hutan. Perlindungan hutan adalah investasi untuk masa depan berkelanjutan.

Jenis bencana alam di Indonesia: (1) Gempa Bumi - akibat lempeng tektonik, sering tsunami. (2) Banjir - curah hujan tinggi, luapan sungai. (3) Tanah Longsor - daerah pegunungan, musim hujan. (4) Erupsi Gunung Api - gunung berapi aktif. (5) Kebakaran Hutan - musim kering, terutama Sumatra-Kalimantan. (6) Angin Puting Beliung - angin kencang tiba-tiba.

Persiapan banjir: (1) Pengetahuan - ketahui area rawan dan rute evakuasi. (2) Tas Kedaruratan - dokumen, obat, makanan, minuman. (3) Komunikasi - tentukan titik kumpul keluarga. (4) Rumah - perbaiki saluran air, sembunyikan barang berharga di tempat tinggi. (5) Asuransi - daftar di early warning system. (6) Latihan - simulasi evakuasi bersama keluarga. Persiapan matang mengurangi risiko dan dampak bencana.

Saat gempa gunakan "Drop, Cover, Hold On": (1) DROP - jatuh dan berlutut. (2) COVER - lindungi kepala dengan tangan/benda kokoh. (3) HOLD ON - pertahankan posisi sampai gempa berhenti (30-60 detik). HINDARI: jangan berlari keluar, jangan gunakan lift, jangan dekat jendela. SETELAH GEMPA: cek keselamatan, keluar jika ada kerusakan, dengarkan informasi BPBD.

Antisipasi longsor: (1) Identifikasi Risiko - ketahui area rawan. (2) Penghijauan - tanam pohon penahan erosi. (3) Drainase - buat saluran air yang baik. (4) Permukiman - hindari kaki bukit atau lereng curam. (5) Monitoring - amati retak tanah atau air merembes. (6) Persiapan Evakuasi - ketahui rute dan tempat aman. Tanda Peringatan: retak dinding, tanah bergerak, suara gemuruh, pohon miring.

Cara melaporkan ke Otorita IKN: (1) Telepon - hubungi nomor emergency Otorita IKN 0852 4620 2992. (2) Online - aplikasi atau website laporan Otorita IKN. (3) Media Sosial - akun resmi Otorita IKN. (4) Pos Terpadu - datang langsung ke kantor Otorita IKN. Informasi yang siapkan: lokasi lengkap, jenis bencana, waktu kejadian, jumlah korban, foto/video. Laporan masyarakat sangat membantu Otorita IKN memahami situasi real-time.

Pantau Nusantara

Area Hijau

Daratan

Perairan

Kabar Terbaru Nusantara

Infografis Alur Peminjaman Peralatan Penanggulangan Bencana

Kegiatan Jumat Bersih

Optimalisasi IKN Tangguh Bencana

Laporan Kondisi Sekitar Anda

FAQ

Rekan Strategis Kami

Pantau Nusantara

Area Hijau

Daratan

Perairan

Kabar Terbaru Nusantara

Infografis Alur Peminjaman Peralatan Penanggulangan Bencana

Kegiatan Jumat Bersih

Optimalisasi IKN Tangguh Bencana

Laporan Kondisi Sekitar Anda

FAQ

Apa itu Amdal?

Siapa Saja Pihak Yang Terlibat dalam Proses Persetujuan Lingkungan Amdal di Otorita IKN?

Apa Saja Dasar Hukum Persetujuan Lingkungan Amdal di Otorita IKN

Siapa yang Berwenang dalam Penyusunan Amdal?

Apakah Masyarakat Dilibatkan Dalam Proses Amdal?

Apa Saja Komponen Dokumen Amdal?

Bagaimana Alur Proses Pelayanan Persetujuan Lingkungan Amdal?

Apa itu SPPL dan kapan diperlukan?

Bagaimana format dan isi dokumen SPPL?

Berapa lama masa berlaku SPPL?

Bagaimana cara mengajukan SPPL ke instansi berwenang?

Apa konsekuensi jika usaha/kegiatan tidak melaksanakan SPPL?

Apa perbedaan UKL dan UPL?

Kapan UKL-UPL diperlukan?

Bagaimana implementasi UKL-UPL?

Dokumen apa saja yang diperlukan untuk UKL–UPL?

Bagaimana pelaporan dan evaluasi UKL–UPL dilakukan?

Apa itu Pertek dan jenisnya?

Bagaimana prosedur pengajuan Pertek?

Berapa lama masa berlaku Pertek?

Apa perbedaan Pertek Emisi, Air Limbah, dan Limbah B3?

Dokumen pendukung apa yang biasanya diminta pada pengajuan Pertek?

Apa itu ISPU dan mengapa penting memantau kualitas udara?

Apa penyebab utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla)?

Bagaimana cara menjaga kualitas air dan pencegahan pencemaran?

Apa dampak perubahan iklim terhadap lingkungan?

Bagaimana pentingnya hutan bagi lingkungan dan kehidupan manusia?

Apa saja jenis-jenis bencana alam di Indonesia?

Bagaimana persiapan yang baik sebelum terjadi bencana banjir?

Apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi?

Bagaimana cara mengantisipasi bencana tanah longsor?

Bagaimana melaporkan informasi bencana kepada Otorita IKN?

Rekan Strategis Kami